Definisi dan Proses Manajemen Public Relations

A. Definisi Public  Relations

Pada hakekatnya Public Relations ini merupakan metode komunikasi yang meliputi berbagai teknik komunikasi. Dimana didalam kegiatannya terdapat suatu usaha untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara suatu badan / perusahaan dengan publiknya. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa Public Relations merupakan suatu fungsi management. Disini diciptakan suatu aktifitas untuk membina dan memelihara sikap budi yang menyenangkan bagi suatu lembaga/ perusahaan disuatu pihak dengan public dipihak lain.

A. 1.      Etimologi

Secara etimologi public relations berasal dari,  bahasa Inggris dimana Public itu berarti masyarakat, orang banyak sedangkan Relations adalah hubungan, relasi

A. 2.      Terminologi (Menurut Para Ahli)

1. Cutlip, Public relations adalah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan public yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut

2.  Betrand R. Canfield, Public Relations adalah fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap public, mengidentifikasi kebijakan dan atiurans seseorang atua organisasi demi kepentingan publik dan melaksnakan sesautu program kegiatan untuk memperoleh pengertian dan penerimaan public

3. W.Emerson Reck, Public Relation adalah kelanjuatan dari proses penetapan kebikajsanan, penetuan pelayanan dan sikap yang disesuaikan dengan kepentingan orang-orang atau golongan atgar orang atau lembaga itu memperoleh kepercayaan dan goodwill dari mereka. Kedua, pelaksanaan kebijaksanaaan, pelayanan dan sikap adalah untuk menjamin adanya pengertian dan penghargaan yang sebaik-baiknya

4. J.C. Seidel, Public relations adalah proses yang kontinyu dari usaha-usaha manajemen untik memperoleh itikad baik dan pengerrrtian dari langganannya, pegawainya dan public umumnya;kedalam dengan mengadakan analisa dan perbaikan terhadap diri sendiri, keluar dengan mengadakan pernyataan-pernyataan

5. Onong Uchjana Efendy, Public relations adalah komunikasi dua arah antara organisasi dengan publik secara timbal balik dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen dengan meningkatkan pembinaan kerja sama dan pemenuhan kepentingan bersama..

6.  Howard Bonham, Humas atau Public Relations adalah suatu seni untuk menciptakan pengertian publik yang lebih baik, yang dapat memperdalam pengertian publik yang lebih baik, yang dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap seseorang atau organisasi.

7. JH. Wright, Public Relations yang modern adalah suatu rencana tentang kebijaksaan dan kepemimpinan yang akan menanamkan kepercayaan publik dan menambah pengertian mereka.

8. W. Emersom Reck, Public Relations adalah kelanjutan dari proses penetapan kebijaksanaan, penentuan pelayanan-pelayanan dan sikap yang disesuaikan dengan kepentingan orang-orang atau golongan agar orang atau lembaga itu memperoleh kepercayaan dan goodwill dari mereka.  Kedua, pelaksanaan kebijaksanaan, pelayanan dan sikap adalah untuk menjamin adanya pengertian dan penghargaan yang sebaik-baiknya.

9. Gruning dan Hunt, Public relations adalah manajemen komunikasi antara organisasi dengan publiknya.

10. John E. Marston, Public relations adalah kegiatan komunikasi persuasif dan terencana yang didesain untuk mempengaruhi publik yang signifikan.

11. Tony Greener, Public relations adalah presentasi positif suatu organisasi kepada seluruh publiknya

12. The British Institute Of Public Relations, Public Relations adalah “Keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap khalayaknya”.

B.  Proses Perencanaan Manajemen Public Relations

Menurut Scott M. Cutlip & Allen H. Center proses manajemen public relations sepenuhnya mengacu kepeda pendekatan manajerial. Proses perencanaan ini dapat dilakukan melalui “Empat tahapan atau langkah-langkah pokok” yang menjadi landasan acuan untuk pelaksanaan program kerja kehumasan adalah sebagai berikut :

* Fact Finding : Mendefinisikan permasalahan yang dilakukan melalui penelitian dengan menganalisa situasi berupa pemahaman, opini, sikap dan perilaku publik terhadap lembaga.

* Planning : Berdasarkan pada rumusan masalah, dibuat strategi perencanaan dan pengambilan keputusan untuk membuat program kerja berdasarkan kebijakan lembaga yang juga disesuaikan dengan kepentingan publik

* Communicating : Dalam tahap ini PRO harus mengkomunikasikan pelaksanaan program sehingga mampu mempengaruhi sikap publiknya yang mendorong mereka untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.

* Evaluating : Tahap ini melakukan penilaian terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dari perencanaan, pelaksanaan program, pengkomunikasian, sampai keberhasilan atau kegagalan yang terjadi dari program tersebut 

1)      Fact Finding

        Langkah pertama sangat penting artinya bagi suksesnya program humas. Fact finding adalah pencarian fakta, data atau informasi yang mendukung program humas mengenai situasi, pendapat, sikap, dan reaksi publik terhadap kegiatan, kebijakan atau produk suatu perusahaan atau lembaga. Pada tahap ini, Public Relions Officer dapat menganalisis data dan informasi yang sudah tersedia baik di buku, jurnal, majalah atau sumber-sumber data dan informasi lainnya. Istilah kerennya adalah desk research.

Pada tahap ini, seorang praktisi menganalisis data dan informasi yang tersedia. Berdasarkan  informasi dan data yang  tersedia kemudian dapat diperoleh interpretasi-interpretasi. Interpretasi ini amat berguna bagi seorang praktisi untuk memutuskan atau menentukan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk memecahkan suatu permasalahan. Penelitian bisa dilakukan secara kualitatif & kuantitatif. Dalam tahap ini ditetapkan suatu fakta dan informasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan organisasi, yakni What’s our problem?

Dalam hal ini apakah terjadi hal-hal yang menghambat atau menunjang kegiatan perusahaan atau lembaga tersebut. Disini dilakukan analisa-analisa yang mengarah kepada :

* Bagaimana sikap kerja para karyawannya.

* Faktor apa saja yang disenangi ataupun tidak disenangi oleh para karyawannya.

* Mengadakan perbaikan – perbaikan sesuai dengan keinginan para karyawannya, tetapi tidak merugikan perusahaan / lembaga yang bersangkutan.

* Menantikan saat untuk mengadakan perbaikan – perbaikan itu agar supaya kedua belah pihak mendapat keuntungan atau menikmati suasana kerja yang baik.

2)      Planning Decission ( Perencanaan pengambilan keputusan).

Memberikan sikap, opini, ide, dan reaksi yang berkaitan dengan kebijaksanaan. Dilakukan pula penetapan program, kerja organisasi yang sejalan dengan kepentingan atau keinginan-keinginan pihak berkepentingan, Here’s what what we can do?

Apabila telah diperoleh fakta pada tahapan fact – finding, maka pada tahapan selanjutnya Public Relions Officer melakukan Penyusunan masalah (problem), Selanjutnya dilakukan pemikiran sebuah konsep pemecahan masalah tersebut, kemudian dibuat sebuah perencanaan matang mengenai langkah–langkah, perumusan tujuan, perincian waktu secara teratur dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam tahapan ini menurut Cultip & Center membutuhkan :

* A searching look backward.

* A deep look inside.

* A wide look around.

* A long, long look a head.

Pada perencanaan ini dikenal pula istilah perumusan 7 C, yaitu suatu penilaian terhadap hubungan komunikator dengan komunikan, perumusan itu adalah :

* Credibility, yaitu nilai kepercayaan public terhadap pihak komunikator.

* Context, yaitu factor yang menghubungkan isi dari pesan dengan kenyataan pada lingkungannya.

* Content, yaitu makna dan arti yang terdapat dalam pesan yang dapat dipahami oleh komunikan.

* Clarity, yaitu factor kesederhanaan dan kejelasan tidaknya suatu perumusan di dalam pesan yang disampaikan.

* Continuity dan Consistency, yaitu factor ada tidaknya pertentangan atau perbedaan dalam pesan.

* Capability, yaitu factor kemampuan untuk memberikan penjelasan.

3)      Communication

Tahap berikutnya adalah tahap komunikasi atau pelaksanaan kegiatan komunikasi (Komunikasi antar persona, komunkasi kelompok dan komunikasi mass media).  Agar dalam pelaksanaannya diperoleh hasil yang diharapkan maka prinsip-prinsip dalam komunikasi perlu diperhatikan. Agar proses komunikasi dapat berjalan dengan baik, maka beberapa hal perlu diperhatikan yaitu kredibilitas, keterkaitan, isi, kejelasan, keberlanjutan dan konsistensi, saluran atau media dan kemampuan khalayak. Faktor-faktor tersebut perlu diperhitungkan secara sungguh-sungguh agar kegiatan yang dilakukan dapat berhasil  sesuai dengan harapan. Here’s what we didi and why?

Tahapan ini sangat menentukan satu planning dan programming. Sebab jika penyampaiannya dilakukan secara berlainan, maka dapat menimbulkan efek yang berlainan. Pada tahapan ini menurut Joseph Klepper perlu diperhatikan tiga factor yang perlu mendapat perhatian, yaitu :

* Group membership.

* Selective processes.

* Predispotion. 

4)      Evaluation (Mengevaluasi)

Tahap keempat adalah tahap evaluasi, evaluasi merupakan tahapan penilaian terhadap program dan hasil kerja aktivitas public relations. Pelaksanaan kegiatan humas harus dievaluasi atau dilakukan perbaikan – perbaikan agar permasalahan atau hambatan yang  ada dapat diatasi dan dipecahkan serta menciptakan hubungan yang harmonis diantara public suatu badan / lembaga / perusahaan. How did we do?

Dalam tahap keempat ini praktisi humas harus mempunyai keterampilan dalam menelaah hasil-hasil yang diperoleh dengan menggunakan berbagai alat bantu, misalnya reset mengenai pendapat umum, reset mengenai perilaku, motivasi, analisis isi dan lain-lain.

Keempat tahapan tersebut. Satu sama lain berkaitan sangat erat. Artinya guna mendapatkan hasil maksimal, semua tahapan harus senantiasa dilalui/dilaksanakan dengan baik. Setiap tahap dalam program kerja public relations itu, sama pentingnya bagi terlaksananya suatu program public relations yang efektiv.

Jika diuraikan lebih rinci, ke empat tahapon menurut M Cultiv & Center tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Menganalisa prilaku umum dan hubungan organisasi terhadap lingkungan.
2. Menentukan dan memahami secara benar prilaku tiap-tiap kelompok terhadap organisasi.
3. Menganalisasi tingkat opini publik, baik yang intern (internal public) maupun yang ekstern (external public).
4. Mengantisipasi kecenderungan-kencenderungan , masalah-masalah potensial, kebutuhan-kebutuhan dan kesempatan-kesempatan.
5. Menentukan formulasi dan meurumuskan kebijakan-kebijakan.
6. Merencanakan alat atau cara yang sesuai untuk meningkatkanatau mengubah prilaku masayarakat sasaran. Termasuk membuat budget/anggaran biaya operasionalnya.
7. Menjalankan dan melaksanakan aktivitas-aktivitas sesuai dengan program yang telah direncanakan. (Lihat kembali bahasan Tugas dan Peranan Public Relations)
8. Menerima umpan balik untuk dievaluasi, kemudian mengadakan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan.

C.  Analisis Kasus

a)  Tahun 2000an Perusahaan bedak PT. Pegeon memproduksi bedak padat untuk wantia remaja , namun bedak padat tersebut di isukan mengandung pewarna pakaian yang berbahaya bagi kulit. Peran PR  dalam menangani kasus tersebut yaitu:

1)      Fact Finding: mencari data-data yang akurat mengenai produk kami  dengan bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan bedak padat tersebut dan melihat kelapangan /masyarakat yang menggunakan produk tersebut apabila keadaannya mengacu pada hal yang menggawatkan perusahaan misallnya masyarakat banyak yang menganggap bedak padat  tersebut berbahaya sehingga di demo keberadaannya, langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh seorang PR adalah:

2)      Planning : Menyusun rancangan hal hal apa saja yang harus dilakukan oleh seorang PR, setelah PR mendapatkan bukti dan fakta bahwa produk perusahaan tidak mengandung bahan pewarna pakaian yang berbahaya untuk kulit,rencana  pertama akan dialkukan adalah conferensi pers yaitu dengan mengundang para wartawan di lobby perusahaan pegeon  kemudian membawa ahli lab dan dokter kulit yang telah menyelidiki composisi dari bahan pembuatan bedak tersebut dan PR sebagai perwakilan atau juru bicara dari perusahaan , kemudian mengadakan acara bazzar di mall dan didalamnya ada uji coba pembuktian bedak yang berbahaya dengan yang aman dan juga memberikan hadiah bagi pembeli bedak tersebut. Dan  dengan tempat yang sama yaitu di mall perusahaan pegeon akan  mengadakan talk show dengan mengundang artis “icon”  dan mengundang badan pom ,dokter kulit. membuat berita melalui media cetak,majalah  mengenai perbaikan citra dari produk kami.membuat iklan yang mengandung unsur pembuktian bahwa bahan-bahan pembuatan bedak ini adalah alami semuanya dan tentunya juga harus menarik dengan memperhatikan komposisi warna dan icon atau artis yang menjadi talent dalam iklan tersebut.

3)      Comunicating : Kemudian PR akan membagikan tugas kapada karyawan yang memiliki keahlian pada tugasnya masing masing agar rancangan yang telah disusun berjalan dengan baik misalnya membagi tugas untuk acara even siapa saja yang mengatur lokasi, bintang tamu dsb, kemudian yang merancang berita di media cetak agar terlihat lebih menarik dan tugas lainnya .Setelah semua hal-hal sudah di atur dengan baik, PR beserta karyawan lain yang ikut serta membantu kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya langsung melakukan tindakan dan terjun kelapangan untuk merealisasikannya. Tentunya setiap kegiatan ini juga kami bekerja sama dengan pihak media agar setiap kegiatan kami di beritakan sehingga perusahaan kami membaik imagenya. Tentunya hal ini juga diawali dengan hubungan yang baik antara PR dengan para wartawan/pers .Dalam pelaksanaan kegiatan seorang PR perusahan yang memegang andil besar bagi kegiatan yang akan dilaksanakan ini maka PR harus mengontrol segala kegiatan yang dilakukan agar meminimalisir kesalahan dan meluruskan segala sesuatu yang melenceng dari jalur yang telah disepakati atau ditentukan . tujuan lainnya yaitu agar segala kegiatan berjalan sesuai rencana sehingga target atau tujuan yang diinginkan bisa tercapai dengan baik karena pada dasarnya yang merancang kegiatan ini adalah seorang PR, maka PR itu juga yang harus mengawasi agar sesuai track/perencanaan awal.

4)      Evaluating : Setelah selesai kagiatan tersebut seorang  PR perusahaan pegeon akan mengevaluasi seluruh kegiatan tersebut apakah berjalan sesuai rencana ,lancar dan memenuhi target yang diinginkan sehingga kedepannya diperlukan modifikasi atau tidak.dan tidak lupa setelah kegiatan ini PR juga harus memantau segala pemberitaan yang berkembang di publik melalui media massa maupun media elektronik.

b)   Analisa terhadap proses manajemen humas pemerintah yang dilakukan oleh Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pamekasan mulai dari tahap pendefinisian situasi (Fact Finding), perencanaan dan pemograman (Planning and Programing), pelaksanaan aktivitas dan komunikasi (taking action and communicating), Evaluasi Program (Evaluating the Program) sebagaimana berikut:

1. Pendefinisian (Fact Finding) Masalah Kehumasan pada Dinas Infokom Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan hasil analisis, Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pamekasan yang memerankan fungsi humas pemerintah Kabupaten Pamekasan sebelum membuat perencanaan program dan pelaksanaan programnya terlebih dahulu melakukan analisa situasi dan identifikasi terhadap permasalahan masyarakat tersebut serta melakukan penelitian dan pengamatan akan sikap masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Terdapat dua mekanisme jalur yang dipakai dalam melakukan identifikasi permasalahan dan identifikasi opini publik ini adalah melalui jalur struktural berupa pengumpulan fakta dan informasi yang didapat dari lembaga legislatif maupun eksekutif setempat seperti melalui pertemuan-pertemuan formal dengan masyarakt di desa-desa dengan aparat desa atau melalui demo-demo di kantor dewan dan selanjutnya diformulasikan oleh dewan untuk disampaikan pada pihak eksekutif. Jalur kedua yang dipakai untuk melakukan identifikasi adalah melalui jalur kultural yaitu informasi yang langsung didapat dari masyarakat seperti Jaring Asmara (Jaringan Aspirasi Masyarakat) yaitu dengan menyerap aspirasi langsung dari masyarakat melalui pertemuan-pertemuan ataupun respon yang disampaikan oleh masyarakat melalui media radio Radio Kabupaten Pemerintah Daerah (RKPD) yang dimilikinya dengan segala acara yang sifatnya public service berupa dialog interaktif atau Talk Show. Salah satu contoh kasus adalah respon masyarakat terhadap kebijakan penetapan kawasan Sae Salera sehingga pejabat humas dalam hal ini Dinas Informasi dan Komunikasi mencoba untuk menformulasikan strategi komunikasi apa yang patut untuk disampaikan pada masyarakat dalam masalah ini.

Dari kedua mekanisme jalur yang dipakai untuk melakukan identifikasi permasalahan masyarakat tersebut sebenarnya yang lebih efektif untuk mendapatkan informasi yang valid dan lepas dari subjektifitas penguasa dan lebih mengedepankan aspek transparansi aspirasi adalah jalur kultural melalui jaring asmara, mengingat hal tersebut lebih bersifat partisipatif dan menjunjung asas keterbukaan masyarakat sehingga program yang selanjutnya direncanakan dan strategi komunikasi atau kampanye programnya akan relatif jauh dari bias karena mengetahui masalah yang dihadapi oleh masyarakat secara langsung karena masyarakat menyampaikannya langsung dalam nuansa situasi yang non formal dan spontan sehingga informasi yang disampaikan cenderung genuine, bersih dari subjektifitas dan interpretasi pihak lain.

Strategi Jaring Asmara sejalan dengan paradigma yang ingin dibangun dalam era otonomi daerah, yaitu adanya partisipasi aktif masyarakat dalam setiap kebijakan atau program yang dijalankan pemerintah. Karena humas sebagai akses bagi publik maka humas pemerintah harus dapat membawa diri dan membuka diri pada masyarakat, sehingga masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya secara bebas pada pemerintah. Salah satu bentuk jaring asmara yang dilakukan adalah dengan membuka acara spesial dalam station radio Radio Kabupaten Pemerintah Daerah (RKPD)-nya berupa ‘Bupati Menjawab’ (Bincang-Bincang Sore/BBS) yang dilakukan secara interaktif. Sehinga pemerintah dapat mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi dan dialami oleh masyarakat. hal ini akan menjadi modal awal bagi pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan programnya sehingga dapat didukung secara positif pula oleh masyarakat.

2. Perencanaan Dan Pemrograman (Planning And Programing) Aktivitas Humas Pemerintah

Dalam aktivitas perencanaan program kehumasan Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pamekasan melakukan beberapa langkah yaitu membuat Rencana Strategi (RENSTRA), menetapkan kebijakan lima tahunan, membuat matrik kebijakan dan membuat rencanan kinerja tahunan.

Dalam perencanaannya pula Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pamekasan membuat perencanaan berbagai bentuk program kegiatan. Namun dari pengamatan yang dilakukan di lapangan kecenderungan yang muncul adalah program yang direncanakan masih sebatas mengulang dari perencanaan program atau program yang pernah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya setidaknya pada saat sebelum program otonomi daerah secara efektif diberlakukan di Pamekasan pada pertengahan tahun 2001. Perencanaan program yang dibuat juga terkesan kurang kreatif dan sedikit inovasi walaupun terdapat perubahan sasaran prmbinaan yaitu yang dahulunya diarahkan pada pembinaan klompencapir dibidang pertanian saja, maka semenjak otonomi daerah sasaran pembinaan lebih diarahkan pada pengembangan kelompok kewirausahaan yaitu pengembangan ekonomi masyarakat mandiri. Kurangnya inovasi dalam perencanaan program ini disebabkan salah satunya pada budaya aparatur pemerintah yang selama ini memang cenderung tidak berani melakukan kreatifitas dan inovasi program dengan alasan semuanya telah ditetapkan dari atas (top down) serta budaya kerja yang melekat pada aparatur pemerintahan yang cenderung ‘malas, monoton dan pro status quo’ sehingga tidak berani melakukan perubahan dan kreasi program walaupun perkembangan masyarakat bisa jadi telah berubah serta disebabkan pula oleh kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pamekasan.

3. Pelaksanaan Aktivitas Dan Komunikasi (Taking Action And Communicating) Program Humas Pemerintah

Apabila ditilik dari tugasnya, Public Relations pemerintah menurut F. Rahmadi (1994:78) setidaknya memiliki empat tugas penting, yaitu memberikan penerangan dan pendidikan tentang kebijakan pada masyarakat, memberi bantuan bahan kepada media massa, mempromosikan kemajuan pembangunan dan memonitor pendapat umum. Berkenaan dengan tugas Public Relations sebagaimana tersebut diatas, maka kegiatan / aktivitas humas pemerintah yang diwakili oleh Dinas Informasi dan Komunikasi dapat dilihat dan dibagi dalam empat konteks tersebut, antara lain:

Pertama,  dalam menjalankan tugasnya sebagai penerangan dan pendidikan pada masyarakat tentang kebijakan pemerintah hal ini dapat dilihat pada kegiatan antara lain pembinaan klompencapir, pembinaan dan pemberdayaan Pusat Informasi Pesantren, Penyuluhan Terpadu Remaja Informasi, Perpustakaan Daerah, Pembinaan Kelompok Koordinasi Perfilman Daerah (KKPD), Siaran Keliling, Pertunjukan Rakyat, penerbitan tabloid Fokus Pamekasan, pembuatan spanduk dan diklat jurnalistik. Kegiatan-kegiatan tersebut lebih berfungsi memberikan penerangan atau sosialisasi pada masyarakat tentang kebijakan yang sedang diambil serta dijalankan oleh pemerintah daerah. Begitu pula kegiatan ini sebagai salah satu media pendidikan pada masyarakat untuk lebih cerdas di dalam memanfaatkan dan mengelola potensi informasi bagi kepentingan bersama. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari wujud pelayanan pada masyarakat (Public Service) berupa komunikasi informasi yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak (pemerintah dan masyarakat) sehingga tercipta hubungan yang harmonis dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang dilandasi atas sikap transparansi, keterbukaan dan objektifitas.

Kedua, memberi bantuan kepada media berita (news media) berupa bahan informasi. Hal ini dapat dilihat pada kegiatan pembuatan pers release, pelayanan informasi, pembuatan dokumentasi pidato Bupati, penerbitan tabloid Fokus Pamekasan  dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan tersebut lebih bersifat supporting media, yaitu pemberian bahan-bahan informasi mengenai kebijakan dan langkah langkah serta tindakan pemerintah, termasuk fasilitas peliputan kepada media berita untuk acara acara resmi yang penting. Pemerintah merupakan sumber informasi yang penting bagi media, karena itu Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pamekasan memberikan fasilitas keterbukaan informasi bagi media yang ingin meliput maupun mengangkat berbagai peristiwa yang sedang atau telah dilakukan oleh pemerintah dalam media yang dikelolanya.

Ketiga, mempromosikan kemajuan pembangunan. Hal ini dapat terlihat pada kegiatan pembuatan leaflet potensi unggulan daerah, baliho perkembangan daerah maupun pemutaran film pembangunan. Kegiatan ini memberikan informasi pada masyarakat tentang apa yang telah dicapai oleh pemerintah khususnya dalam bidang pembangunan dan pengembangan potensi daerah.

Keempat, memonitor pendapat umum. Hal ini dapat dilihat pada kegiatan pertemuan rutin Bakohumas, pengembangan media jaring asmara, peretemuan-pertemuan dengn masyarakat, pengelolaan Radio Kabupaten Pemerintah Daerah (RKPD) dengan program public service-nya, misalnya Bincang-Bincang Sore (BBS) “Bupati Menjawab”, Halo PLN, Siaran Pedesaan “Paleggiren” dan sebagainya. Khusus program Bupati Menjawab merupakan media yang sangat efektif untuk menciptakan komunikasi dua arah antara pemerintah dengan rakyatnya secara terbuka sekaligus menghapus sekat psikologis yang mungkin selama ini terjadi yang menjadi penghambat bagi upaya transparansi dan pelayan terbaik pada masyarakat, karena dalam acara tersebut masyarakat dapat menyampaikan uneg-unegnya, keluhan, kritik, masukan dan apa saja secara langsung dan terbuka pada Bupati tanpa sensor sedikitpun sehingga bahasa yang ditampilkannya begitu lugas dan terbuka walau tetap dengan cara penyampaian yang santun. Dalam forum ini Bupati khususnnya dan dinas-dinas lain pada umumnya begitu pula Dinas Informasi dan Komunikasi sebagai fasilitator acara tersebut dengan mudah mengetahui respon dan tanggapan masyarakat terhadapa kualitas pelayanan yang selama ini disampaikan pada masyarakat, lebih-lebih hal ini merupakan feedback pada pimpinan pemerintahan dan pimpinan instansi pemerintahan yang bersangkutan sebagai input dalam proses pengambilan kebijakan selanjutnya.

4. Evaluasi (Evaluating The Program) Pelaksanaan Program Humas Pemerintah

Tahap evaluasi adalah suatu kegiatan yang mengusahakan agar aktivitas-aktivitas terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki. Sebagaimana menurut Scott Cutlip & Center (2000:340) bahwa aktivitas ini melibatkan proses menaksir persiapan, implementasi dan hasil program serta umpan balik dan analisis terhadap program yang telah dilaksanakan.

Dalam kaitan dengan hal tersebut, Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pamekasan dalam melakukan evaluasi menetapkan beberapa standar dan alat ukur yang sebelumnya telah ditetapkan dalam proses perencanaan program sekaligus estimasi pencapaian kinerja. Dalam melakukan evaluasi programnya, Dinas Informasi dan Komunikasi juga menetapkan beberapa alat untuk melakukan proses tersebut salah satunya adalah dengan membuat mekanisme evaluasi program baik berkenaan dengan mekanisme waktu evaluasi, mekanisme evaluasi pencapaian program.

Dinas Informasi dan Komunikasi dalam mengetahui respon atau tanggapan masyarakat terhadap program yang telah dilaksanakan melalui beberapa cara antara lain : Mendapatkan informasi dan laporan pada saat dilaksanakan acara Rapat Koordinasi Tetap (Rakortab) yang diadakan oleh Pemerintah Daerah antara Bupati dan seluruh dinas yang ada, evaluasi pada kegiatan berikutnya, respon melalui media Radio dan media massa lain, pertemuan-pertemuan, pengamatan terhadap perubahan perilaku secara riil. Sebagaimana dinyatakan oleh Rosady Ruslan (2003:67) bahwa media massa (termasuk radio) merupakan cara efektif pembentukan opini publik karena topik-topik berita yang dipublikasikan pasti mengandung pembentukan opini, hal ini dapat dilihat dari program yang dilakukan oleh Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pamekasan melalui Radio Kabupaten Pemerintah Daerah (RKPD) dengan program Talk Show Interktif (Public Service Program), baik BBS “Bupati Menjawab”, Halo PLN, Siaran Pedesaan “paleggiren” dan sebagainya dimana masyarakat dapat berinteraksi langsung menyampaikan segala hal uneg-uneg, keluhan, masukan dan segala macamnya terhadap program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dari sini terlihat secara nyata bagaimana respon masyarakat terhadap suatu program yang dilaksanakan.

Begitu pula perubahan perilaku riil masyarakat merupakan wujud respon yang secara nyata ditampilkan oleh masyarakat. Sejauh mana perubahan perilaku yang ditampilkan adalah wujud dari penerimaan, respon atau tanggapan masyarakat terhdap program komunikasi yang dilancarkan. Semakin positif atau dekat perubahan perilaku ke arah yang diharapkan oleh program kampanye humas menunjukkan semakin positif respon masyarakat yang hal itu menunjukkan berhasilnya program kampanye humas pada masyarakat. slah stu contoh kasus adalah program kampanye humas yang dilakukan oleh Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pamekasan tentang penanaman bibit tembakau Prancak-Cangkring kepada para petani, yang dahulunya petani menanam bibit tembakau dari luar Pamekasan seletah dilancarkan kampanye ini banyak petani yang sudah mulai beralih tanam pada bibit jenis ini (Prancak-Cangkring) hal ini menunjukkan keberhasilan program kampanyenya sekaligus wujud respon positif masyarakat terhadap program Dinas Informasi dan Komunikasi.

Sumber :

Ardianto, Elvinaro. 2011. Hanbook Of Public Relations : Pengantar Komprehensif. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Ruslan, Rosady. 2012. Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi : Konsepsi dan Aplikasi. Jakarta: rajawali pers.

Soemirat, Soleh dan Elvinaro Ardianto. 2010. Dasar-Dasar Public Relations. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya